LONDON (Berita ISL) – Indonesia resmi terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C periode 2026–2027, pada Sidang International Maritime Organization (IMO) ke-34 di London, Inggris, Jumat (28/11) waktu setempat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut menyatakan, Indonesia terpilih setelah mendapat dukungan dari 138 negara dan menempati posisi kelima dari 26 kandidat.
Menteri Perhubungan Dudy menegaskan, keberhasilan Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 40 negara anggota IMO menunjukkan peran strategis Indonesia sebagai hub maritim global yang berperan aktif dalam memperkuat tata kelola maritim global.
“Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan IMO merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Hal ini menunjukkan peran strategis Indonesia dalam tata kelola maritim global, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui ASTA CITA,” kata Menteri Perhubungan Dudy.
Anggota Dewan IMO Kategori C adalah 20 negara anggota yang memiliki kepentingan khusus di bidang transportasi dan navigasi maritim, namun tidak termasuk dalam kategori A (negara dengan armada pelayaran besar) atau B (negara dengan kapal besar). Kategori ini memastikan keterwakilan geografi global utama, seperti negara-negara dengan lautan luas dan lokasi geografis penting, dan berfokus pada kepentingan khusus tersebut.
Selain Indonesia, terdapat 20 negara lain yang berhasil terpilih menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C, yaitu Bahama, Belgia, Chile, Siprus, Mesir, Finlandia, Jamaika, Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Nigeria, Peru, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, dan Turki.
Menteri Perhubungan Dudy menambahkan, Indonesia akan tetap berkomitmen untuk memajukan keselamatan pelayaran, pelestarian lingkungan, pengembangan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi pelaut.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota untuk mengarahkan pelayaran internasional menuju masa depan yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berketahanan. Melalui kerja sama dan komitmen kolektif, dunia dapat memaksimalkan peluang maritim bersama untuk mencapai keberlanjutan global,” kata Menteri Perhubungan Dudy.
Menteri Perhubungan Dudy juga menyoroti isu keselamatan pelayaran, dekarbonisasi, perlindungan pelaut, dan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menekankan pentingnya tata kelola maritim yang kuat dan terintegrasi, khususnya pada empat pilar utama: keselamatan pelayaran, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, kelancaran fasilitasi, dan pengembangan kapasitas yang berkeadilan bagi seluruh negara anggota IMO,” ujarnya.
Terkait keselamatan maritim, Indonesia kembali menekankan pentingnya penerapan e-navigasi, modernisasi Sistem Keamanan dan Bahaya Maritim Global (GMDSS), dan pendekatan manajemen risiko. Indonesia telah menerapkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama internasional dan penelitian ilmiah dapat meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan yang sibuk.
Terkait dekarbonisasi, Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan agenda IMO. Upaya-upaya ini mencakup strategi untuk mencapai emisi net-zero, perluasan bertahap fasilitas pasokan listrik darat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, dan penetapan Selat Lombok sebagai Wilayah Laut Sangat Sensitif (PSSA).
“Sebagai salah satu komunitas pelaut terbesar di dunia, Indonesia juga menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pusat ekosistem maritimnya. Indonesia mendorong penguatan hak, kesehatan mental, dan kesejahteraan pelaut, termasuk melalui pengembangan kerangka pelatihan digital yang memastikan transformasi teknologi berpihak pada pelaut,” kata Menteri Perhubungan Dudy.
Lebih lanjut, Indonesia juga menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat IMO. Ratifikasi Indonesia terhadap Amandemen Konvensi IMO tahun 2021 menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Dewan yang lebih inklusif dan representatif serta memperkuat prinsip multibahasa dalam organisasi tersebut.
Di sela-sela sidang IMO ke-34, Menhub Dudy melakukan sejumlah pertemuan bilateral, yakni dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez; Menteri Penerbangan, Maritim dan Dekarbonisasi Inggris Keir Mather; Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda Robert Tieman; Wakil Menteri Transportasi Tiongkok Li Yang; dan Menteri Transportasi Negara-negara Anggota ASEAN.
(Tim Redaksi Berita ISL/Hubla/RYS/HH/GT/EYD).
