Penghitungan subsidi bahan bakar pada tahun 2026 didasarkan pada harga minyak dunia sebesar US$70 per barel, namun sejak itu harga minyak telah melampaui US$100. (gambar AFP)
JAKARTA: Indonesia mengumumkan penjatahan bahan bakar dan mewajibkan pegawai negeri bekerja dari rumah untuk menghemat stok energi di tengah kenaikan harga global akibat perang Timur Tengah.
“Untuk menjamin distribusi bahan bakar, pemerintah akan mengatur pembelian… dengan batas wajar sebesar 50 liter per kendaraan” per hari untuk konsumen swasta, kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Berbicara pada konferensi pers virtual dari Seoul, ia mengatakan pegawai negeri sipil akan bekerja dari rumah setiap hari Jumat, penggunaan kendaraan dinas akan dikurangi setengahnya dan perjalanan kerja bagi pejabat pemerintah dikurangi sebanyak 70%.
Langkah-langkah tersebut tidak berlaku bagi pegawai pemerintah di sektor-sektor yang dianggap penting, termasuk layanan kesehatan, keamanan, energi, serta pasokan air dan makanan.
“Pemerintah memperkirakan langkah-langkah tersebut, yang mulai berlaku pada hari Rabu dan ditinjau setiap dua bulan, akan menghemat antara Rp121 dan Rp130 triliun (US$7,1-US$7,6 miliar),” kata Airlangga.
Sejak perang Timur Tengah dimulai pada tanggal 28 Februari, beberapa negara tetangga Indonesia telah mengumumkan langkah-langkah penghematan bahan bakar termasuk kebijakan bekerja dari rumah, pengurangan perjalanan dinas, dan sekolah online.
Beberapa pihak juga telah menaikkan harga bahan bakar, namun Jakarta hari ini menyatakan tidak akan melakukan hal tersebut dalam waktu dekat.
Negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, yang bahan bakarnya disubsidi secara besar-besaran, adalah produsen minyak namun tetap merupakan pengimpor bersih.
Pemerintah dengan gigih mempertahankan subsidinya, yang berjumlah US$12,3 miliar yang mewakili sekitar 5% dari total anggaran tahunan pada tahun 2026.
Para pengamat mengatakan keputusan Jakarta pada akhirnya mungkin terpaksa mengingat pemerintah diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari produk domestik bruto.
Penghitungan subsidi bahan bakar pada tahun 2026 didasarkan pada harga minyak dunia sebesar US$70 per barel, namun sejak itu harga minyak telah melampaui US$100.
‘Tidak ada penyesuaian harga’
Namun Airlangga mengatakan, “kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat, stok bahan bakar nasional aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga”.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi, mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik daripada mobil bertenaga bensin.
“Perlu dukungan dan kerja sama masyarakat. Pembelian BBM harus dilakukan secara wajar dan bijaksana,” ujarnya.
Pada hari Minggu, pemerintah mengumumkan pengurangan satu hari per minggu dalam program makanan sekolah gratis, namun tidak berlaku untuk daerah dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi.
Pemerintah mengatakan bahwa sekolah tatap muka akan tetap dipertahankan, dan tindakan bekerja dari rumah untuk sektor swasta dapat dipertimbangkan pada tahap selanjutnya.
Berbeda dengan beberapa negara tetangganya, Indonesia tidak mengalami antrian bahan bakar yang panjang karena harga minyak global melonjak akibat penutupan Selat Hormuz yang strategis secara de facto oleh Iran.
Seperlima pasokan minyak mentah dunia dan sejumlah besar gas biasanya mengalir melalui jalur air tersebut, namun lalu lintas terhenti selama perang, yang dimulai dengan serangan AS-Israel terhadap Iran.
Pernyataan dari pemerintah Indonesia yang dikirim ke AFP mengatakan tidak akan ada kenaikan “untuk bahan bakar bersubsidi atau non-subsidi” mulai 1 April.
Mereka memperingatkan terhadap “informasi yang salah” mengenai kenaikan harga yang tertunda, dengan mengutip ucapan juru bicara kepresidenan Prasetyo Hadi yang mengatakan “kami menjamin ketersediaan bahan bakar… dan tidak ada penyesuaian harga”.
Kenaikan harga bahan bakar di Indonesia sebelumnya telah menimbulkan protes massal.
Presiden Prabowo Subianto berupaya meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 5,1% tahun lalu menjadi 8% pada tahun 2029, didukung oleh belanja pemerintah yang tinggi.
