TEMPO.CO, Jakarta – Penunjukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Listed Authority (WLA) WHO menempatkan Indonesia di antara sedikit regulator obat-obatan dan makanan global. Status ini tidak hanya menandakan pengakuan internasional tetapi juga berdampak langsung pada sistem kesehatan nasional dan industri farmasi dalam negeri.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kesehatan global dan menciptakan peluang lebih besar bagi kemandirian obat dan vaksin nasional. “Dengan status tersebut, Indonesia tidak lagi sekedar pengguna standar global tetapi dipercaya untuk membantu menjaga dan memperkuat standar tersebut,” kata Taruna dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 24 Desember 2025.
Menurut Taruna, status WLA meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap penilaian, persetujuan, dan pemantauan BPOM. Akibatnya, obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan yang disetujui BPOM lebih berpeluang diterima di pasar global.
Pengakuan ini juga dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang berkualitas. Sistem regulasi nasional diakui setara dengan otoritas global. Hal ini memungkinkan pengawasan ketat terhadap produk perawatan kesehatan tanpa menghalangi inovasi atau distribusi.
Taruna menjelaskan, penunjukan WLA ini diraih melalui evaluasi yang ketat dan komprehensif, meliputi tata kelola lembaga, fungsi regulasi, integritas pengambilan keputusan, dan konsistensi kinerja BPOM dalam jangka panjang. Ia menyebut pencapaian tersebut mencerminkan kematangan institusi dan ketahanan sistem layanan kesehatan Indonesia.
Selain berdampak pada sektor kesehatan, status WLA juga membuka peluang ekonomi. Taruna menyatakan pengakuan tersebut dapat mendorong daya saing industri farmasi nasional dan memperkuat ketahanan rantai pasok obat dalam negeri.
Kendati demikian, ia menegaskan status WLA bukanlah titik akhir. Ia mengatakan bahwa pengakuan global ini menandakan tanggung jawab jangka panjang untuk menegakkan integritas, transparansi, dan kebijakan yang mendukung keselamatan publik.
Kepercayaan global harus dijaga seiring berjalannya waktu. BPOM akan terus bekerja secara profesional dan berbasis ilmu pengetahuan untuk melindungi masyarakat, kata Taruna.
Indonesia tercatat sebagai negara berpendapatan menengah pertama yang memperoleh status Listed Authority dari WHO sebagai badan regulator independen. Pemerintah menganggap pencapaian ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan nasional dan memperkuat kehadiran global Indonesia.
Membaca: Indonesia Buka Bantuan Beras Sepuasnya untuk Korban Banjir Sumatera
Klik di sini untuk mendapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
